DPRD DKI Pertanyakan Program Anies-Sandi Untuk Menangani Banjir

Beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program penanganan dari Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pertanyaan ini disampaikan pada pandangan umum Rapeda tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 di Gedung DPRD DKI.

Fraksi Hanura menyebut bahwa dalam RPJMD yang disampaikan Anies melalu SKPD beberapa hari lalu, tidak terdapat program yang mendetil dan jelas mengenai program penanganan banjir di DKI Jakarta.

"Kami tidak menemukan satupun program penanganan banjir yang di jelaskan secara jelas seperti pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi banjir Jakarta. Dengan kondisi Jakarta yang belum lepas dari banjir bahkan awal tahun ini saja banjir telah sangat merugikan warga jakarta sudah sewajarnya Pemprov memiliki program yang jelas," kata anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifudin.

Syarifudin menyampaikan bahwa laporan dari BPBD DKI yang menyebut pada banjir February 2018 lalu terdapat 100 RW yang terkena banjir. Fraksi Hanura menilai bahwa banjir masih menjadi ancaman utama yang harus diselesaikan.

DPRD DKI Pertanyakan Program Anies-Sandi Untuk Menangani Banjir

"Karena  itu, pada kesempatan ini kami mempertanyakan komitmen dari pihak eksekutif untuk menyelesaiakn persoalan banjir di Jakarta. Mengapa eksekutif tidak memberikan prioritas program penanganan banjir dalam rencana kerja yang akan di laksanakan?" tanya Syarifudin.

Fraksi Golkar juga menyampaikan bahwa hal tersebut sangat terlihat dalam RPJMD yang dimana melihat Gubernur-Wakil Gubernur terlihat kurang fokus dalam mengatasi banjir Jakarta. Untuk mengatasi banjir Jakarta, Fraksi Golkar mengusulkan Gubernur-Wakil Gubernur mengikut program pemerintah sebelumnya yaitu normalisasi Ciliwung di lanjutkan.

"Fraksi Golkar berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan normalisasi ciliwung seperti pelebaran sungai hingga mencapai lebar ideal yaitu 50 hingga 100 meter. Pengerukan juga harus dilakukan dengan kedalaman hingga minimal 5 meter," kata Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali.

Golkar juga menyarankan bahwa warga yang selama ini tinggal di bantaran kali agar dipindahkan ke rusun yang dekat dengan lokasi gusuran.

Fraksi Gerindra yang merupakan partai pengusung Anies-Sandi meminta kejelasan dari program penanganan banjir yang lebih rinci dalam lima tahun kedepan.

"Pengendalian banjir di DKI seperti diantaranya pembangunan waduk, situ, embung, pembangunan tanggul, normalisasi sungai dan sebagainya. Program normalisasi sungai perlu lebih di perjelas tahapan ataupun skemanya dalam 5 tahun kedepan dalam RPJMD 2017-2022. Hal ini harap dilakuakn secara terintegrasi dan konsisten bukan sekedar program musiman yang dilakukan menjelang banjir," kata anggota Fraksi Gerindra, Fajar Sidik.