Ditagih Janji Kampanye Untuk Jual Saham Delta Djakarta, Ini Jawaban Sandiaga

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bawah hingga saat ini belum ada pembahasan terkati pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta Tbk.

Pelepasan saham tersebut adalah salah satu janji kampanye Anies-Sandi pada Pilkada 2017.

"Kami belum ada pembahasan secara mendetil akan tetapi saat ini review nya masih berlangsung. Kami belum mendapat detil nya seperti ini, apakah akan melepas atau tidak," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan bahwa Pemprov DKI masih harus berkoordinasi dengan pemegang saham lainnya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melepas saham di sana.

Ditagih Janji Kampanye Untuk Jual Saham Delta Djakarta, Ini Jawaban Sandiaga

"Untuk pengambilan suatu keputusan tentunya harus berkoordinasi dengan OJK serta pemegang saham lain karena ini adalah perusahan yang telah Go Public," kata Sandiaga.

Dirinya menambahkan bahwa pada akhir April akan diadakan RUPS atau Rapat Umum Pemengang Saham dari PT. Delta Djakarta. Pada kesempata tersebut, rencananya Pemprov akan memutuskan apakah Pemprov akan melepas saham perusahaan yang memproduksi bir Angker tersebut.

"Sekitar akhir April ini kami akan menyampaikan posisi Pemprov DKI mengenai kepemilikan saham di Delta Djakarta," kata Sandiaga.

Pemprov saat ini memiliki saham sebesar 26,25 persen di Delta Djakarta dengan nilai valuasi mencapai sekitar 900 miliar rupiah.

PT Delta Djakarta sendiri saat ini merupakan salah satu pemegang lisensi produksi dan distribusi merek bir internasional terbesar di Indonesia dengan merek seperti Stout dan Carlsberg. Pemprov DKI sendiri telah menjadi pemegang saham di Delta Djakarta semenjak tahun 1970.

Dividen yang dihasilkan perusahan tersebut terbilang cukup baik. Sejak tahun 2010, dividen yang diterima oleh Pemprov mencapai puluhan miliar.

Pada tahun 2010 dividen yang diperoleh mencapai 39,8 miliar dan pada tahun 2011, 2012, 2013 hingga 2014 dividen yang dibagi terus meningkat seiring dengan peningkat penjualan yaitu 44,1 miliar, 46.2 miliar, 48,3 miliar dan 50,4 miliar.

Pada tahun 2015, dividen turun menjadi 25,2 miliar. Angka tersebut juga sama pada tahun 2016.

Ditunjuk Sebagai Anggota Tim Pemenangan Prabowo, Sandiaga Pastikan Tidak Ganggu Tugas Wagub

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno ditunjuk menjadi anggota tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Politisi Partai Gerindra tersebut ditunjuk untuk menyerap aspirasi masyarakat di bidang ekonomi.

Sandiaga sendiri menyampaikan bahwa tugas dari Partai-nya tersebut tidak akan mengganggu tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ditunjuk Sebagai Anggota Tim Pemenangan Prabowo, Sandiaga Pastikan Tidak Ganggu Tugas Wagub

"Itu hanya tugas yang diberikan oleh partai untuk menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga dapat memberikan masukan ke Pak Prabowo. Akan tetapi tidak akan mengambil waktu atau perhatian mau pun alokasi sumber daya yang sudah saya serahkan untuk tugas di lingkungan Pemprov," kata Sandiaga.

Sandiaga berkomitmen untuk menjalankan tugas tersebut saat dirinya tidak ada agenda di pemerintah.

"Saya bilang tugas saya di DKI Senin sampai Jumat, Sabtu kadang-kadang banyak agenda yang tidak kepegang. Kalau ketemu keadaan seperti itu maka 1 hari seminggu pas lagi turun kampanye ikut memantau dan memberikan masukan," kata Sandiaga.

Sandiaga akan berkomunikasi dengan Partai Gerindra jika tugas ini dirasa mengganggu kinerja sebagai wakil gubernur.

"Seandainya nanti memerlukan waktu yang lebih banyak, tentunya akan kita lihat jangan sampai mengganggu tugas dan fungsi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Fokus mandat hanya disini," lanjut Sandiaga.

DPRD DKI Pertanyakan Program Anies-Sandi Untuk Menangani Banjir

Beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program penanganan dari Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pertanyaan ini disampaikan pada pandangan umum Rapeda tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 di Gedung DPRD DKI.

Fraksi Hanura menyebut bahwa dalam RPJMD yang disampaikan Anies melalu SKPD beberapa hari lalu, tidak terdapat program yang mendetil dan jelas mengenai program penanganan banjir di DKI Jakarta.

"Kami tidak menemukan satupun program penanganan banjir yang di jelaskan secara jelas seperti pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi banjir Jakarta. Dengan kondisi Jakarta yang belum lepas dari banjir bahkan awal tahun ini saja banjir telah sangat merugikan warga jakarta sudah sewajarnya Pemprov memiliki program yang jelas," kata anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifudin.

Syarifudin menyampaikan bahwa laporan dari BPBD DKI yang menyebut pada banjir February 2018 lalu terdapat 100 RW yang terkena banjir. Fraksi Hanura menilai bahwa banjir masih menjadi ancaman utama yang harus diselesaikan.

DPRD DKI Pertanyakan Program Anies-Sandi Untuk Menangani Banjir

"Karena  itu, pada kesempatan ini kami mempertanyakan komitmen dari pihak eksekutif untuk menyelesaiakn persoalan banjir di Jakarta. Mengapa eksekutif tidak memberikan prioritas program penanganan banjir dalam rencana kerja yang akan di laksanakan?" tanya Syarifudin.

Fraksi Golkar juga menyampaikan bahwa hal tersebut sangat terlihat dalam RPJMD yang dimana melihat Gubernur-Wakil Gubernur terlihat kurang fokus dalam mengatasi banjir Jakarta. Untuk mengatasi banjir Jakarta, Fraksi Golkar mengusulkan Gubernur-Wakil Gubernur mengikut program pemerintah sebelumnya yaitu normalisasi Ciliwung di lanjutkan.

"Fraksi Golkar berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan normalisasi ciliwung seperti pelebaran sungai hingga mencapai lebar ideal yaitu 50 hingga 100 meter. Pengerukan juga harus dilakukan dengan kedalaman hingga minimal 5 meter," kata Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali.

Golkar juga menyarankan bahwa warga yang selama ini tinggal di bantaran kali agar dipindahkan ke rusun yang dekat dengan lokasi gusuran.

Fraksi Gerindra yang merupakan partai pengusung Anies-Sandi meminta kejelasan dari program penanganan banjir yang lebih rinci dalam lima tahun kedepan.

"Pengendalian banjir di DKI seperti diantaranya pembangunan waduk, situ, embung, pembangunan tanggul, normalisasi sungai dan sebagainya. Program normalisasi sungai perlu lebih di perjelas tahapan ataupun skemanya dalam 5 tahun kedepan dalam RPJMD 2017-2022. Hal ini harap dilakuakn secara terintegrasi dan konsisten bukan sekedar program musiman yang dilakukan menjelang banjir," kata anggota Fraksi Gerindra, Fajar Sidik.